Sri Mulynai merupakan seorang menteri keuangan Tanah Air kita di Indonesia, dimana perempuan ini tengah menyatakan payung hukum relaksasi pajak mobil baru akan segera terbit. Dan saat ini, aturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini sedang berada di tahap akhir. Tahap akhir ini sendiri berarti harmonisasi dan kemudian kami akan keluarkan, seperti yang telah ditegaskan dalam pengumuman Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Red) maupun kami, kebijakan ini sendiri akan berlaku mulai dari tanggal 1 Maret 2021.

Hal ini telah diucapkan dalam koonferensi pers “APBN Kita” pada hari Selasa, 23 Februari 2021 yang akan disiarkan melalui akun YouTube resmi kementerian keuangan. Pada pekan kedua bulan Februari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengumumkan pemberian kelonggaran pajak bagi mobil baru yang akan berlaku bulan depan. Bentuknya ialah insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Relaksasi PPnBM ini sendiri akan diberikan secara bertahap dimulai dari pembebasan penuh sampai menjadi 0 persen di bulan Maret-Mei.

Kebijakan ini sendiri berlaku sembilan bulan sampai bulan november. Tetapi, Sri Mulyani ini menjelaskan relaksasi PPnBM yang akan diberikan sampai bulan Desember. Jikah hal ini benar dilakukan, masa berlakunya berarti sama dengan kebijakan pendamping, yaitu Down Payment (DP/ Uang Muka) 0 Persen untuk kredit kendaraan bermotor dalam kondisi baru.

Seorang akademisi dan ekonom dari Universitas Indonesia ini mengatakan sebanyak 100 persen PPnBM ditanggung pemerintha pada triwulan pertama yaitu bulan maret, April, Mei. Dan di bulan Juni, Juli, Agustus turunnya menjadi hanya sebesar 25 persen. Hal ini diungkapkan oleh akademisi dan ekonom dari Universitas Indonesia.

Sebagai informasi, relaksasi PPnBM ini tidak diberikan kepada semua mobil baru. Hanya dengan kendaraan di kategori tertentu yang kelak akan memperolehnya. Pemerintah ini hanya akan memberikan kendaraan bermesin berkapasitas sebesar 1.500 cc ke bawah yang diproduksi lokal dengan komponen lokal minimal sebesar 70 persen. Adapun jenisnya ialah sedan plus kendaraan berpenggerak roda dua (4×2) yang lain.

Sri Mulyani juga mengungkapkan harapan keresponan masyarakat. Dimana saya juga mengetahui hal ini bisa meningkatkan kembali permintaan kendaraan bermotor dan akan mendorong industri otomotif di Indonesia yang rantai suplainya cukup penting dalam sebuah perekonomian.